Be
rbicara mengenai dunia pendidikan di Indonesia, kita akan membicarakan persoalan-persoalan klasik yang sampai saat ini belum dapat ditemukan jalan keluarnya. Berbagai persoalan mulai dari rendahnya kualitas pendidikan dan kualitas tenaga pengajar, kurikulum yang berganti setiap berganti penguasa, sistem pendidikan yang cenderung menjadikan pendidikan sebagai bisnis, biaya pendidikan yang semakin hari semakin mencekik hingga berbagai kasus korupsi di bidang pendidikan seakan akrab di telinga kita dan menjadi menu harian masyarakat Indonesia. Realita semacam ini harus kita saksikan setiap hari hingga kita seakan jenuh dengan keadaan yang sangat memprihatinkan ini.
Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan formal seperti kewalahan menyelesaikan berbagai persoalan ini. Padahal, telah begitu banyak anggaran yang dikucurkan demi meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Namun apa daya, persoalan ini seakan telah menjalar ibarat kanker yang menggerogoti sistem pendidikan Indonesia. Kanker ini makin lama akan semakin ganas dan dapat “membunuh” sistem pendidikan kita kapan saja. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Baru-baru ini kita dikejutkan oleh kasus pelecehan seksual terhadap siswa yang dilakukan oleh seorang cleaning service di sebuah sekolah bertaraf internasional di Jakarta. Kasus serupa sudah sering terjadi belakangan ini di berbagai daerah di Indonesia dan pelakunya pun beragam mulai dari oknum guru, penjaga sekolah, petugas kebersihan, hingga mahasiswa yang sedang melakukan praktik mengajar (PPLT).
Mencuatnya kasus yang saat ini sedang hangat diperbincangkan tersebut sangat mungkin disebabkan oleh status sekolah tersebut sebagai sekolah bertaraf internasional yang di dalamnya terdapat anak-anak artis, pejabat, dan lain-lain. Letak sekolah tersebut yang berada di ibukota yang notabene merupakan pusat informasi dan kekuasaan menyebabkan kasus tersebut booming di media dan sempat mengalihkan perhatian masyarakat dari berita tentang rekapilutasi hasil pileg dengan berbagai temuan pelanggaran dan berbagaai kemungkinan koalisi partai politik jelang Pilpres. Andaikata kasus serupa terjadi di sebuah sekolah yang tarafnya biasa-biasa saja dan terletak jauh dari Jakarta, apakah beritanya akan booming dan menjadi headline di berbagai media seperti kasus yang terjadi saat ini? Banyak kasus serupa yang intensitasnya korbannya lebih parah dan lebih menimbulkan trauma tapi tidak terekspose dan ditindak lanjuti dengan baik.
Kasus yang terjadi di Jakarta ini adalah goresan luka kecil dari bopengnya wajah pendidikan Indonesia. Adanya indikasi bahwa sekolah bertaraf` internasional tersebut belum memiliki izin beroperasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap mutu, legalitas, dan kelayakan sekolah sebagai garda terdepan pelaksanaan pendidikan di Indonesia sangat lemah. Anehnya, pengawasan yang lemah ini selalu ditolerir sebagai human error yang bisa dan biasa terjadi. Kelemahan ini baru terungkap setelah ada kasus yang booming seperti saat ini. Kasus tersebut dapat dikatakan secara tidak langsung telah menyingkap tabir gelap pelaksanaan pendidikan di Indonesia dengan berbagai kasus yang terungkap di sekeliling kasus ini termasuk misalnya jika nanti ditemukan kasus korupsi terkait perizinan di bidang pendidikan.
Kasus pelecehan seksual ini mencuat ke permukaan di saat yang bersamaan dengan momentum pelaksanaan Ujian Nasional bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Pelaksanaan ujian nasional dari tahun ke tahun juga bukannya tanpa masalah. Berbagai masalah muncul mulai dari adanya nama Jokowi dalam salah satu butir soal, adanya indikasi praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh oknum siswa, guru, maupun pengawas, dan beredarnya kunci jawaban palsu.
Berangkat dari berbagai persoalan yang hadir di setiap pelaksanaan UN, banyak pihak mulai mempertanyakan efektivitas UN sebagai tolok ukur evaluasi pembelajaran di Indonesia. UN dianggap hanya mencetak lulusan berdasarkan kuantitas, bukan kualitas. Dengan diberlakukannya UN, sekolah berlomba-lomba mencapai kelulusan 100% demi mencapai predikat sebagai sekolah berprestasi. Predikat tersebut tentu saja menjadi “jualan” sekolah saat penerimaan siswa baru. Tak jarang, untuk mencapai tujuan tresebut, beberapa sekolah melakukan segala cara seperti memberikan kunci jawaban kepada siswa ketika UN berlangsung. Pihak sekolah mungkin saja berbuat demikian karena terdesak oleh target kelulusan yang mencapai 100%.
Konsep persaingan antar sekolah untuk menyandang gelar sekolah favorit memunculkan opini bahwa sistem pendidikan kita telah mengarah ke arah persaingan bisnis. Sekolah berlomba-lomba meningkatkan mutunya baik itu mutu pelayanan, sarana, maupun mutu pendidikannya. Mereka juga menjalin kerjasama dengan penerbit-penerbit buku teks pelajaran yang ternama dengan maksud meningkatkan mutu proses pembelajarannya.
Persaingan memang berimbas pada peningkatan mutu namun berimbas juga pada peningkatan biaya sekolah. Sekolah-sekolah favorit kini tinggalah impian bagi mereka yang kategori ekonominya menengah ke bawah. Biaya sekolah yang semakin hari semakin mahal jelas bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ki Hadjar Dewantara pun menjelaskan bahwa pendidikan Indonesia haruslah pendidikan yang memerdekakan siswa. Pendidikan harus membimbing anak-anak agar menjadi orang-orang yang sungguh merdeka lahir dan batin. Namun, bagaimana pendidikannya dapat memerdekakan jika sistemnya masih menjajah mereka yang lemah?
Sekelumit permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama untuk menyelesaikannya. Pemerintah memang merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk menata kembali sistem pendidikan Indonesia menuju arah yang lebih baik. Namun, kita tidak selalu harus menunggu pemerintah untuk dapat andil dalam tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak sarana pendidikan alternatif yang bermunculan di tengah-tengah ketidakpastian arah pendidikan kita. Tentu saja ini adalah angin segar bagi dunia pendidikan Indonesia yang masih tertutup awan kelabu.
Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 2 Mei diharapkan menjadi titik balik bagi dunia pendidikan Indonesia menuju arah yang lebih baik. Wajah sistem pendidikan Indonesia yang bopeng sebelah saat ini adalah cambuk bagi semua pihak untuk turut andil dalam membangun kembali karakter pendidikan Indonesia yang santun, pekerja keras, jujur, dan kreatif. Seperti kata Gus Dur bahwa menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya, belajar, dan bekerja lah yang membuat kita berharga.
Tinggalkan Balasan