PALU – Mutu pendidikan Sulawesi Tengah masih rendah ditandai dengan rendahnya capaian literasi dan numerasi pada jenjang dikdasmen.
Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tengah, Sinar Alam saat ditemui di ruang kerjanya, Senin,(29/05/23)
Akar masalah rendahnya mutu tersebut antara lain karena ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang belum sesuai kebutuhan, sumber daya manusia (SDM) yang sebagian besar belum memiliki kompetensi yang memadai, dan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak merata.
“Penyebab pendidikan di Sulteng rendah sarana prasarana yang belum sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemudian kompetensi sumber daya manusia juga masih rendah,”ungkap Sinar Alam
Selain itu, dukungan anggaran daerah untuk peningkatan mutu sangat kecil, karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan strategis agar mutu pendidikan dapat dirasakan oleh peserta didik di seluruh wilayah sesuai kewenangan pemda.
“Kondisi ini disebabkan kurangnya perhatian pemerintah daerah tentang isu-isu pendidikan, dan terbatasnya alokasi anggaran untuk peningkatan mutu, untuk itu, pemda perlu meningkatkan porsi anggaran untuk peningkatan mutu,”tambahnya
Ia juga mengatakan bahwa BPMP sebagai wakil pemerintah yang menangani pendidikan di Sulteng senantiasa mendorong pemda untuk berkomitmen dalam perencanaan pendidikan.
“Saat ini kami terus mendorong Pemda untuk berfokus pada isu yang ada di daerah masing-masing juga setiap kabupaten/kota mempunyai rapor pendidikan, itu yang mesti dianalisis oleh pemda untuk dijadikan dasar penyusunan program perbaikan,” kata Sinar Alam
Salah satu indikator rendahnya mutu pendidikan Sulteng adalah tingginya angka putus sekolah di jenjang SMA.
“Paling tinggi angka putus sekolah itu di jenjang SMA, masih ada sekitar 20 persen, anak-anak kita putus sekolah di jenjang SMA,” kata Sinar Alam. Menurutnya, Covid-19 kemarin adalah penyumbang angka terbesar tingginya angka putus sekolah.
Sinar Alam sangat berharap pemda berkomitmen untuk merencanakan pendidikan betul-betul sesuai kondisi daerah.
“Kita berharap pemerintah daerah punya komitmen yang kuat bagaimana supaya perencanaan pendidikan betul-betul berbasis data capaian sesuai yang terdapat pada rapor pendidikan atau data empiris lainnya,”pungkasnya
Tinggalkan Balasan